You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Akhir Tahun DKI Mulai Bahas Subsidi Tiket MRT
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Besaran Subsidi Tiket MRT Dibahas Akhir Tahun Ini

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga kini belum menetapkan besaran subsidi tiket untuk Mass Rapit Transit (MRT). Rencananya, pembahasan subsidi tiket transportasi massal berbasis rel tersebut baru akan dilakukan pada akhir tahun ini.

Belum sampai ke situ (subsidi tiket). Mudah-mudahan akhir tahun ini kami mulai pembahasannya

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, pihaknya masih fokus pada pembiayaan untuk pekerjaan fisik MRT. Meski demikian, pembiayaan subsidi tiket akan tetap menjadi fokus pembahasan.

"Belum sampai ke situ (subsidi tiket -red). Mudah-mudahan akhir tahun ini kami mulai pembahasannya," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/7).

DPRD akan Pelajari Pola Subsidi Tiket MRT di Hong Kong

Menurut Saefullah, pihaknya akan menghitung terlebih dahulu angka yang dibutuhkan untuk mensubsidi tiket MRT. Hal ini juga disesuaikan dengan kemampuan daerah agar ke depannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"Nanti masih perlu dibahas panjang itu kalau soal tiketing. Kita akan cek dan hitung dulu," katanya.

Saefullah juga mengaku belum bisa memastikan apakah skema subsidi tiket MRT sama seperti yang diterapkan dalam Transjakarta. Subsidi tersebut nantinya ini juga harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12651 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1404 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1400 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1345 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1050 personBudhi Firmansyah Surapati